Langkah Tegas Pemerintah: Tambang Nikel Anak Usaha Antam di Raja Ampat Ditutup Sementara

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel yang dikelola oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya perhatian publik terkait potensi kerusakan ekosistem di kawasan tersebut.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa penghentian sementara operasi pertambangan dilakukan untuk menunggu hasil verifikasi dari tim yang akan diturunkan langsung ke lokasi tambang. Ia menambahkan bahwa meskipun terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, hanya PT Gag Nikel yang saat ini beroperasi. Langkah ini diambil untuk memastikan adanya objektivitas dan menghindari kesimpangsiuran informasi terkait kondisi di lapangan.

Sebelumnya, PT Gag Nikel telah melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Gag, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Namun, aktivitas tersebut mendapat penolakan keras dari masyarakat adat setempat. Mereka khawatir bahwa eksploitasi nikel akan merusak hutan, mencemari laut, dan menghancurkan keanekaragaman hayati. Penolakan ini juga disampaikan melalui petisi yang diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat pada 24 Maret 2025.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya transparansi dari PT Gag Nikel terkait pembagian dana corporate social responsibility (CSR) dan lingkungan. Anggota Komisi IV DPR, Robert Joppy Kardinal, meminta perusahaan tersebut untuk membuka informasi terkait alokasi dan penggunaan dana CSR, serta kontribusinya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Keputusan penghentian sementara ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.